Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Kuripan

Posted by : Administrator
Share

 

KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

 

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pasal 4

  1. Kepala Desa bertugas menyenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  2. Dalam melaksaakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Desa berwenang;
  1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
  4. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD
  5. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang telah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD;
  6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  8. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. Mengembangkan sumber Pendapatan Desa;
  10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  12. Memanfatkan teknologi tepat guna;
  13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang undangan;

 

 

 

Bagian Ketiga

Kewajiban Dan Hak Kepala Desa

Pasal 5

  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 4 (empat) ayat 1 Kepala Desa berkewajiban;
  1. Memegang teguh dan mengamalakan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

 

  1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  3. Mentaati dan menegakkan Peraturan Perundang Undangan;
  4. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan gender;
  5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Professional, Efektif dan Efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
  6. Menjalis Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  7. Menyenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  8. Mengelola keuangan dan aset Desa;
  9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  11. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  12. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  13. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  14. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
  15. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa;
  1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Kepala Desa berhak;
  1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa kepada BPD;
  2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa kepada BPD;
  3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
  4. Mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan ; dan
  5. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa;
  6. Mendapatkan cuti;

 

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib;

  1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada bupati;
  3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;

 

 

BAB IV

SEKRETARIAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

  1. Sekretariat Desa mempunyai fungsi dalam bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang meliputi administrasi umum, aparatur desa, keuangan, program dan mengkoordinasikan serta mengendalikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh unsur pelaksana, teknis dan unsur pelaksana kewilayahan;

 

 

  1. Sekretariat desa terdiri dari 3 ( tiga) bidang urusan yaitu;
  1. Urusan tata usaha dan umum;
  2. Urusan keuangan; dan
  3. Urusan perencanaan
  1. Sekretariat Desa di pimpin oleh seorang sekretaris desa yang merupakan unsur staf dan bertanggung jawab lansung kepada Kepala Desa
  2. Bidang urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan yang merupakan unsur staf dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris desa;
  3. Pada bidang urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hurup b, diangkat seorang perangkat desa sebagai bendahara desa;

 

Bagian Kedua

Uraian Tugas Sekretaris Desa dan Kepala Urusan

Pasal 8

  1. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh )  ayat 1 mempunyai uraian tugas antara lain;
  1. Menyusun rencana kerja sekretariat;
  2. Menyusun dan mengkoordinasikan rancangan peraturan desa, peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa;
  3. Melaksanakan administrasi dan pengundangkan Peraturan Desa dalam lembaran Desa;
  4. Melaksanakan administrasi dan mengundangkan peraturan bersama Kepala Desa dan peraturan Kepala Desa dalam berita Desa;
  5. Mengelola administrasi produk hukum desa;
  6. Mengelola dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
  7. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan desa
  8. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang desa dan administrasi pengadaan barang dan/atau jasa di desa;
  9. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  10. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  11. Melaksanakan persiapan, dan mencatat hasil-hasil rapat;
  12. Melakukan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan desa;
  13. Melakukan penataan administrasi aparatur desa
  14. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga desa;
  15. Melakukan kegiatan administrasi pendapatan yang dikelola oleh desa dan menganalisa data sumber pendapatan desa baru untuk dikembangkan;
  16. Melakukan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan kearsipan;
  17. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa;
  18. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik desa;
  19. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum;
  20. Membina dan memotivasiperangkat desa lainnya dalam pelaksanaan tugas;
  21. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada perangkat desa;
  22. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa; dan
  23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
  1. Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ( tujuh ) ayat 2 huruf a mempunyai uraian tugas antara lain:
  1. Melaksanakan tata kelola surat masuk dan keluar,  serta melaksanakan tata kearsipan;
  2. Melaksanakan penyimpanan alat-alat tulis kantor, serta pemeliharaan peralatan kantor;
  3. Menyusun rencana dan program kerja urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  4. Mengonsep dan memaraf naskah dinas yang akan di tandatangani oleh pimpinan;
  5. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan
  6. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  7. Melaksanakan ketertiban dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa;
  8. Melaksanakan tata kelola administrasi aparatur pemerintah desa;
  9.  Menyusun, menyimpan, dan memelihara data-data kepegawaian perangkat desa di lingkup desa;
  10. Mengelola buku administrasi umum;
  11. Mengelola penyusunan dan pencatatan investarisasi data aset barang dan kekayaan desa;
  12. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa dan administrasi pengadaan barang dan/atau jasa didesa;
  13. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas, serta kegiatan kerumahtanggaan pada umumnya; dan
  14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa dan kepala desa.
  1. Kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) huruf b mempunyai uraian tugas antara lain:
  1. Membantu sekretaris desa dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan  APBDesa;
  2. Membantu sekretaris desa dalam melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  3. Membantu sekretaris desa dalam menyusun laporan semester I, semester II, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  4. Membantu sekretaris desa dalam melakukan vertifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa;
  5. Membantu sekretaris desa dalam menghimpun dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
  6. Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bendahara desa;
  7. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
  8. Membuat berita acara barang rusak/hilang untuk keperluan proses administrasi TPTGR;
  9. Melaksanakan pembinaan / bimbingan / pengarahan kegiatan pekerjaan bendahara;
  10. Membantu sekretaris desa dalam melakukan vertifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat pertanggung jawaban (SPJ); dan
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa dan kepala desa.
  1. Kepala urusan perencanaan sebagaimna dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat (2) huruf c mempunyai uraian tugas antara lain:
  1. Menghimpun usulan program kerja dari pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan sebagai bahan pengkajian dalam penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan di desa;
  2. Menyusun dan merumuskan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa);
  3. Menyusun rancangan rencana kerja pemerintah desa (RKPD) dalam skala tahunan sebagai penjabaran dari RPJMDesa;
  4. Menyiapkan bahan dalam penyusunan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  5. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi realisasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa (RKPD);
  6. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan desa;
  7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan / program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa;
  8. Menyiapkan bahan dalam penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan  pemerintahan  kepada BPD;
  9. Menyiapkan bahan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  10. Menyusun dan mengentri data profil desa online;
  11. Mengelola data website desa dan sistem aplikasi keuangan desa;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa dan kepala desa;

 

 

Bagian Ketiga

Bendahara

pasal 9

  1. Pada sekretariat desa diangkat seorang bendahara;
  2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh staf pada urusan keuangan;
  3. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari perangkat desa;
  4. Uraian tugas bendahara desa adalah sebagai berikut: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan  pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

 

 

BAB V

PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

  1. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) Ayat (2) huruf b mempuyai fungsi melaksanakan tugas operasional dan bertanggung jawab langsung kepada kepala desa;
  2. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu;
  1. seksi pemerintahan;
  2. seksi kesejahteraan;
  3. seksi pelayanan;
  1. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di pimpin oleh kepala seksi atau yang disebut dengan nama kasi;

 

 

 

Bagian Kedua

Uraian Tugas Kepala Seksi

Pasal 11

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (sepuluh) ayat (2) huruf a mempunyai uraian tugas antara lain;

  1. Melaksanakan penataan administrasi pemerintahan desa;
  2. Mengadakan kegiatan pencatatan alih tugas tanah dan pencatatan administrasi pertahanan;
  3. Mempunyai konsep pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  4. Melaksanakan administrasi penetapan dan penegasan batas desa;
  5. Mengembangkan system administrasi dan informasi desa;
  6. Melaksanakan dan memberikan pelayanan bidang kependudukan;
  7. Mengadakan kegiatan pendataan papan dan buku monografi desa;
  8. Menyusun rancangan produk hukum desa baik berupa peraturan desa, peraturan kepala desa, peraturan bersama kepala desa atau keputusan kepala desa;
  9. Melaksanakan administrasi dan peningkatan penerimaan keuangan pajak bumi; dan bangunan (PBB) dan pendapatan asli desa (PAD);
  10. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan demokrasi didesa;
  11. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
  12. Melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban, memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
  13. Menyusun dan merumuskan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan penyelenggaraan pemerinthan desa;
  14. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar desa;
  15. Memfalisitasi penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
  16. Merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
  17. Mengiventarisasi kegiatan dan personil keamanan lingkungan;
  18. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa;
  19. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Pasal 12

Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 huruf b mempunyai tugas antara lain:

  1. Melaksanakan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, jumlah penduduk usia kerja, angakatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; yang bekerja diluar negeri;
  2. Melaksakan pembangunan dan pemeliharaan kantor desa;
  3. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan usaha tani, dan embung desa;
  4. Mempasilitasi pendapatan dan renovasi rumah tidak layak huni di desa;
  5. Membangun dan mengelola pendidikan anak usia dini milik desa;
  6. Membangun dan mengembangkan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
  7. Mempasilitasi dan memotifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa;
  8. Mengembangkan dan membangun pos kesehatan desa dan polindes;
  9. Mengelola pemakaman desa dan petilasan;
  10. Melaksakan pembngunan dan memelihara sanitasi lingkungan (persampahan melalui pengomposan, drainase skala tersier, dan air limbah rumah tangga);
  11. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pembangunan air bersih berskala desa, irigasi tersier, lapangan desa, taman desa, saluran untuk budidaya perikanan;
  12. Mengembangkan sarana dan prasarana produksi di desa;
  13. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan pasar desa dan kios desa;
  14. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik desa;
  15. Mengembangkan usaha mikro dan keuangan mikro berbasis desa;
  16. Melaksanakan pembangunan dan mengelola lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
  17. Mengembangkan benih lokal, ternak secara kolektif, balai benih ikan;
  18. Memfasilitasi pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa;
  19. Mengembangkan tekhnologi tepat guna pengolahan hasil pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya local;
  20. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;

Pasal 13

Kepala seksi pelayanan sebagaimana di maksud dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 huruf c mempunyai uraian tugas anatara lain:

  1. Menyusun program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
  2. Menyususn program dan membantu kegiatan zakat, infaq, dan sodakoh dan raskin;
  3. Mengembangkan seni budaya lokal;
  4. Memfasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  5. Memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat didesa melalui:
  1. Kelompok tani
  2. Kelompok nelayan
  3. Kelompok seni budaya
  4. Kelompok masyarakat lain di desa.
  1. Memfasilitasi pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  2. Memfasilitasi dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
  3. Memfasilitasi pembentukan dan paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
  4. Memfasilitasi penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  5. Memfasilitasi pembentukan kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  6. Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan usaha ekonomi desa
  7. Mengembangkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna;
  8. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui;
  1. Kader pemberdayaan masyrakat desa
  2. Kelompok usaha ekonomi produktif
  3. Kelompok perempuan
  4. Kelompok tani
  5. Kelompok masyarakat miskin
  6. Kelompok nelayan
  7. Kelompok pengrajin
  8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  9. Kelompok pemuda dan
  10. Kelompok lain sesuai kondisi desa.
  1. Menyusun program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.
  2. Mengumpulkan dan mengolah data kesejahteraan rakyat termasuk data kesejahteraan sosial masyarakat yang meliputi data pendidikan, agama, kemiskinan, kesejahteraan, dan data kesejahteraam sosial lainnya;
  3. Melakukan pendataan dan pencatatan kelahiran dan kematian, nikah, talak, rujuk, cerai di desa;
  4. Menampilkan data peta situasi / kondisi kesejahteraan sosial didesa sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. Melaksanakan pembinaan terhadap pemberdayaan kesejahteraan keluarga di tingkat desa;
  6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyimpanan bahan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, penyuluhan kesehatan, lingkungan, pengawasan pangan, gizi keluarga dan masyarakat keluarga berencana, pendidikan, olahraga, pemuda dan pemberdayaan perempuan;
  7. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui;
  1. Layanan gizi untuk balita;
  2. Pemeriksaan ibu hamil;
  3. Pemberian makanan tambahan;
  4. Penyuluhan kesehatan;
  5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
  6. Penimbangan bayi; dan
  7. Gerakan sehat untuk lanjut usia;
  1. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;

 

BAB VI

PELAKSANAAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

  1. Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 (dua) mempunyai tugas antara lain;
  1. Membantu kepala desa diwilayah dusunnya dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
  2. Memfasilitasi program dan kegiatan desa yang ada di dusun;
  3. Memfasilitasi pembinaan lembaga RT dan RW;
  4. Menumbuhkembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
  5. Memfasilitasi musyawarah di tingkat dusun dan membawa aspirasi usulan program pembangunan dari tingkat dusun;
  6. Membantu pencapaian target penerimaan PBB di tingkat dusun;
  7. Melaksakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala desa;
  1. Kepala dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab lansung kepada kepala desa;

 

BAB VII

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 16

Tata cara penjaringan, penyaringan dan pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

  1. Perangkat desa dapat dialihtugaskan dalam jabatan berbeda dengan mempertimbangkan kinerja;
  2. Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
  3. Pengisian kekosongan jabatan sekretaris desa diprioritaskan diisi perangkat desa yang dianggap mampu serta memahami bidang pemerintahan, pembangunan, keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat;

 

BAB VIII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 18

  1. Kepala desa dapat mengangkat unsur staf perangkat desa;
  2. Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah bertugas untuk membantu urusan atau kepala seksi yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
  3. Unsur staf perangkat desa berhak dapat penghasilan dan tambahan penghasilan lainya yang dibebankan pada APBDesa;

Desa Kuripan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
© 2020 Lombok Barat Follow : Facebook Twitter Linked Youtube